default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Komisi 1 DPRD Situbondo Desak Penuntasan Honorer ke Jakarta

Komisi 1 DPRD Situbondo Desak Penuntasan Honorer ke Jakarta
Birokrasi
Pertemuan legislatif dan eksekutif dari Kabupaten Situbondo dengan pihak Kemen PAN RB.
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

SITUBONDO- Komisi 1 DPRD Situbondo Selasa ( 21/1/2020) pagi melakukan kunjungan ke Kemen PAN RB di Jakarta. Para wakil rakyat tersebut menanyakan nasib ratusan honorer yang lulus PPPK ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang sudah satu tahun nasibnya terkatung katung. Informasi itu disampaikan salah satu anggota DPRD Kabupaten Situbondo, Siti Mariah Ulfa.

Sementara itu Edy Wahyudi, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa kegiatan itu merupakan upaya penyelesaian persoalan honorer.

"Kami mendesak Kemen PAN RB supaya ada penyelesaian dan kesungguhan dalam persoalan ini," kata Edy Wahyudi.

Keterangan yang disampaikan Bagian Humas Kemen PAN RB, Wasito, masa kerja PPPK minimal 1 tahun, maksimal tergantung instansinya. Hal lain, usulan PPPK, seperti usulan CPNS.


"Usulan formasi boleh digabung dengan CPNS, jadi nanti dijelaskan formasinya berapa untuk PNS dan berapa untuk PPPK.Usulan rekrutmen CPNS dan PPPK harus disertai dengan surat pernyataan kesanggupan membayar gajinya," papar Wasito di Jakarta.

Disebutkan, dasar hukum dari pelaksanaan rekrutmen tersebut adalah UU ASN no. 5 tahun 2014. Regulasi untuk PNS PP 11 , PPPK yaitu PP 40. Pada tahun 2019 tidak ada rekrutmen  PPPK
karena masih ada beberapa peraturan yang belum selesai. 


Untuk gaji PPPK, sambung Wasito, menyesuaikan SK, akan segera dibuat SK nya. Artinya, sejak penerimaan sampai sebelum SK keluar masih belum bisa digaji.

Selain itu, rekrutmen PPPK hanya untuk jabatan fungsional, bukan struktural. Tenaga honorer yang usianya di atas 35 tahun bisa mengajukan menjadi tenaga PPPK. Hal ini khusus guru, tenaga medis dan penyuluh pertanian.

"PPPK sejatinya terbuka untuk umum,  Menpan RB memberikan kesempatan untuk memprioritaskan tenaga guru honorer untuk kebutuhan ke depan. Berdasarkan PP 49 pasal 96, honorer yang ada dituntaskan, jangan mengambil honorer lagi. Jadi nanti jabatan yang ada di
instansi formasinya hanya PNS dan PPPK dibayar dengan APBD, pasal 101 PP 5 tahun 2014," pungkasnya.(*)


Kontributor : Irwan Rakhday
Editor :
Publisher : Arifin
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar